Perubahan sistem pemerintahan menjadi otonomi daerah menuntut pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan secara profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta studi dokumentasi laporan keuangan. Kinerja keuangan dilakukan dengan mengukur Rasio Efektivitas atas pengelolaan Barang Milik Daerah melalui realisasi belanja modal periode tahun 2023 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dinilai efektif, yang ditunjukkan oleh capaian rata-rata realisasi belanja modal di atas 90% atau mendekati 100%.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2025). Laporan pengawasan tata kelola pengelolaan barang milik daerah dan optimalisasi aset publik. BPKP Republik Indonesia.
Bupati Batang. (2023). Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Batang: JDIH Kabupaten Batang.
Entjaurau, A., & Gelatan, I. T. (2023). Pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruhnya terhadap efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah.
Firdausy, B. M., & Lutfi, A. (2023). Strategi peningkatan pengelolaan barang milik daerah melalui pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Jurnal Manajemen Aset Publik.
Gizka, A. F. (2026). Efektivitas pemanfaatan website SIMBADA dalam pengelolaan barang milik daerah pada DPMPTSP Kota Surabaya. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik.
Hardani, (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group.
Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sekretariat Negara.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kementerian Dalam Negeri.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi ke-4). Yogyakarta: STIM YKPN.
Mulyana. (2023). Pengelolaan barang milik daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Jurnal Tata Kelola Publik.
Nuryeti, Astriani, D., & Rachpriliani, A. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 dalam pengelolaan barang milik daerah: Kapasitas SDM dan sistem informasi aset. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.
Rivai, S. K., Gobel, L. V., & Nggilu, R. (2025). Strategi peningkatan efektivitas pengelolaan barang milik daerah melalui kualitas SDM, kepatuhan regulasi, dan sistem informasi manajemen. Jurnal Tata Kelola dan Akuntansi Keuangan Daerah.
Salsabila, A. C., & Afifah, S. (2026). Akuntabilitas pengelolaan aset tetap dalam mewujudkan good governance pada Pemerintah Kota Palembang. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah.
Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. (2023). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023. Batang: Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.
Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. (2024). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024. Batang: Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.
Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. (2025). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025. Batang: Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.
Setiawan, D., Trilestari, E. W., & Sufianti, E. (2025). Evaluasi kendala penatausahaan barang milik daerah: Analisis SOP, kapasitas SDM, teknologi informasi, dan pengendalian internal. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.
Somantri, R., Erna, & Hendarto, A. (2025). Implementasi Permendagri No. 7 Tahun 2024 dalam memperkuat tata kelola aset dan optimalisasi pendapatan daerah. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah.
Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
| Properti | Nilai Properti |
|---|---|
| Organisasi | Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan |
| umpp.pekalongan@yahoo.com | |
| Alamat | Jl. Raya Pekajangan No. 1A Kedungwuni Pekalongan |
| Telepon | (0285) 7832294 |
| Tahun | 2026 |
| Kota | Pekalongan |
| Provinsi | Jawa Tengah |
| Negara | Indonesia |