Detail Record

Kembali Ke sebelumnya

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN BIDANG PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN DAN ALOKASI ANGGARAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP KINERJA DINAS SOSIAL PEMERINTAH DAERAH SE-JAWA TENGAH TAHUN 2019-2022

Pengarang : M.hussain Ismail, Sobrotul Imtikhanah, Tutut Dwi Andaya

Kata Kunci   :Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin, Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial, Kinerja Dinas Sosial

THE EFFECT OF BUDGET ALLOCATION IN THE FIELD OF POOR
MANAGEMENT AND SOCIAL WELFARE BUDGET ALLOCATION ON
THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT SOCIAL SERVICES
THROUGHOUT CENTRAL JAVA IN 2019-2022
M.Hussain Ismail1
, Sobrotul Imtikhanah2
, Tutut Dwi Andayani3
ABSTRACT
The study aims to determine the effect of Budget Allocation in the Poor Reduction
Sector and Social Welfare Budget Allocation on the Performance of Local Government
Social Services throughout Central Java in 2019-2022. This study used the purposive
sampling method so that ten regencies and cities in Central Java were obtained that
were worthy of research. Tests were performed with simple linear regression analysis
using the Windows SPSS 20 program. The t-test results showed that the Budget
Allocation for the Poverty Reduction Sector does not affect the Performance of the
Social Service for Poverty Reduction. At the same time, the Social Welfare Budget
Allocation affects the Performance of the Social Service for Social Welfare
Improvement. The coefficient of determination (R square) test results showed that the
Social Service for Social Welfare Improvement performance variable is influenced by
the Social Welfare Budget Allocation of 12.8. The results of the coefficient of
determination (R Square) show that the performance of the Social Office for Poverty
Reduction is influenced by the Budget Allocation for Poverty Reduction by 2.9%. In
contrast, the rest is influenced by other variables not used in this study.
Keywords: Budget Allocation in the Field of Poor Management, Social Welfare
Budget Allocation, and Social Service Performance

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN BIDANG PENANGGULANGAN
FAKIR MISKIN DAN ALOKASI ANGGARAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
TERHADAP KINERJA DINAS SOSIAL PEMERINTAHAN DAERAH SE-
JAWA TENGAH TAHUN 2019-2022
M.Hussain Ismail, Sobrotul Imtikhanah, Tutut Dwi Andayani
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Alokasi
Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin dan Alokasi Anggaran Kesejahteraan
Sosial terhadap Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah tahun 2019-
2022. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling digunakan sehingga
diperoleh 10 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang layak untuk diteliti. Pengujian
dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana menggunakan program Windows
SPSS 20. Hasil uji t menunjukkan bahwa Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan
Fakir Miskin tidak berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Sosial Penanggulangan
Kemiskinan, sedangkan Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial berpengaruh terhadap
Kinerja Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Hasil uji koefisien determinasi
(R square) menunjukkan bahwa variabel kinerja Dinas Sosial Peningkatan
Kesejahteraan Sosial dipengaruhi oleh Alokasi Anggaran Kesejahteraan Sosial sebesar
12,8. Hasil koefisien determinasi (R Square) menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial
Penanggulangan Kemiskinan dipengaruhi oleh Alokasi Anggaran Bidang
Penanggulangan fakir miskin sebesar 2,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.
Keywords : Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin, Alokasi
Anggaran Kesejahteraan Sosial, Kinerja Dinas Sosial

Referensi

DAFTAR PUSTAKA

2009, U. 1. (2019, Agustus Senin). Kesejahteraan Sosial. Retrieved From Kesejahteraan Sosial: hhtps://www.jogloabang.com

Abdul Hafiz, T. (2006). Pengertian Anggaran Sektor Publik. Akuntansi Pemerintah Daerah.

Abdurahman. (2019). The Relationship between job satisfacion, work-life balance and organizational commitment on employee performance.

Ais, R. (2022). Pengaruh Alokasi Anggaran Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Terhadap Kinerja Dinas Sosial Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah Tahun 2018-2020. Jurnal Ilmiah Neraca FEB-UMPP.

Alviyanzah, F. (2019). Pembangunan nasional yang berhasil apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial untuk menanggulangi kemiskinan. 2019.

bernardin. (2001). pengertian kinerja.

Bernardin. (2001). Pengertian Kinerja.

Chalil, Z. F. (2009). Efektifitas Penanggulangan Fakir Miskin. In Z. F. Chalil, Efektivitas Penanggulangan Fakir Miskin. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009.

Darmawan, D. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Databoks. (2018, maret Rabu). Jumlah Penduduk Indonesia. Retrieved from Jumlah Penduduk Indonesia, databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id

Dwiyanto, A. (2021). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Buku Reformasi Birokrasi Publik Indonesia.

Dwiyanto, A. (2021). Teori Administrasi publik dan penerapannya di indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ghozali, I. (2016). Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Peneliti Universitas Diponegoro.

Gillin, G. d. (2022, maret jum'at). Definisi Kemiskinan. Retrieved from Definisi Kemiskinan, atmago.com: https://www.atmago.coom/sosial kemiskinan/definisi kemiskinan

Hasanah, N. M. (2019). “Peranan Pemerintah Kota Jambi Terhadap . The Influence Of Budget Allocations For Poverty Alleviation.

Hasanah, N. M. (2019). “Peranan Pemerintah Kota Jambi Terhadap pengentasan kemiskinan melalui program UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama). the influence of budget allocations for poverty alleviation.

Indonesia, K. K. (2023, Februari 22). Kementrian Keuangan RI. Retrieved from kemenkeu.go.id: www.kemenkeu.go.id

Indonesia, u.-u. r. (2009). undang-undang republik indonesia tentang kesejahteraan sosial. Retrieved from undang-undang republik indonesia tentang kesejahteraan sosial: http://jdih.kemenkeu.go.id

Jawa Tengah Gubernur, P. J. (2019, mei 6). Peraturan Gubernur Jateng tentang penanggulangan kemiskinan. Retrieved from Peraturan Gubernur Jateng tentang penanggulangan kemiskinan.

Kusufi, H. (2014). Pengertian Anggaran . Anggaran Sektor Publik.

Mahsun. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik.Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Mangkunegara. (2017). The Impact of Work Stress and the Work Environment in the Organization: How Job Satisfaction Affects Employee Performance? Journal of Human Resource and Sustainability Studies.

Mardiasmo. (2009). Pengertian Anggaran Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik.

Maulida Rahmawati Iswahyudi, N. (2009). Pengertian Anggaran Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan.

Riswan, R., Suyono, E., & Mafudi, M. (2017). Revitalization model for village unit cooperative in Indonesia.

Russel, B. &. (1993). The Role of Electronic Human Resource Management in Contemporary Human Resource Management. scientific recearh.

Sembiring. (2012). perspektif organisasi pemerintahan bandung. Budaya & kinerja organisasi.

Sosial, K. (2022, Februari kamis). Kementerian sosial. Retrieved from Kementerian sosial.

Sosial, W. D. (2022, Februari kamis). Dinas Sosial. Retrieved from Dinas Sosial.

Sugiono, P. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: ALFABETA.

Sukirno. (2004). Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.

Suyono, E., Rusmana, O., & Riswan, R. (2019). The revitalization model through the implementation of accounting information system for village unit cooperative in Banyumas region, Indonesia. Media Ekonomi dan Manajemen, 34(1).

Suyono, E., Rusmana, O., & Riswan, R. (2019, April). Integrated Information System to Revitalize The Cooperatives in Banyumas. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 255, No. 1, p. 012046). IOP Publishing.

Wickedeen. (2021, Desember Senin). Pengertian Teori Tentang Kesejahteraan Sosial. Retrieved from Teori Kesejahteraan Sosial: https://fisip.umsu.ac.id

Widodo. (2020). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Manfaat Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah.