Detail Record

Kembali Ke sebelumnya

ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Pengarang : Wida Zakiyati, Yohani

Kata Kunci   :-

-

Referensi

DAFTAR PUSTAKA

 Ardios. (2006). Pengertian Penyusunan. Penyusunan.

Arwani, A. (2016). Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqiyah Anggaran berbasis Akuntansi Syariah. Ilmu Syariah Dan Hukum, 16.

Bastian. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Keuangan Daerah.

Eva, Y. S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan. Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng, 3.

Halim, K. (2017). anggaran sebagai "dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kine.

Inapty, B. A., Rosyida, B., Astuti, D., Inapty, B. A., Rosyida, B., Astuti, D., Permadi, L. A., & Iswanto, D. (2017). Analisis Akuntansi Sektor Publik pada Pemerintah Kota Semarang. In Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (Vol. 17, Issue 8).

Kanaka. (2021). Prinsip - Prinsip dalam Penganggaran. Pelatihan-Sdm.Net. https://www.pelatihan-sdm.net/prinsip-prinsip-dalam-penganggaran/

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi kedua). Unit penerbit dan Percetakan.

Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik (Andi).

Nafarin. (2007). Penganggaran Perusahaan (Edisi keti). Salemba Empat.

Nordiawan, D. (2023). Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti Dikutip dari bukunya Akuntansi Sektor Publik (2010), anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang . Kompas.Com. https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/30/130000869/pengertian-anggaran-menurut-ahli

Nur Achmad Affandi. (n.d.). Hak Rakyat Atas APBD. In Kedaulatan Rakyat.

Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006. (2006). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah no 58 thn, 2008. (2005). Peraturan Pemerintah Republik 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 105.

Peraturan Pemerintah RI. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005.

PPM School Of Management. (2023). Akuntansi Sektor Publik: Pengertian, Karakteristik dan Jenis. https://ppmschool.ac.id/akuntansi-sektor-publik/#:~:text=Ruang lingkup akuntansi sektor publik melibatkan berbagai aspek%2C seperti%3A,penerimaan dan pengeluaran dana publik.

Ratmono, D. (2015). Menurut Dwi Ratmono pengertian akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal. Gramedia.Com. https://www.gramedia.com/literasi/akuntansi-sektor-publik/#google_vignette

Sabri, Nasution, F. A., & Mokhammad Samsul Arif. (2020). -. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 12(2), 6. https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955

Waluyo. (2007). Pengertian Pelaksanaan Anggaran.

Wiestra. (2014). Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Yuniartika, M. D. (2022). Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 26 Tahun 2022. LKjIP Kabupaten Pekalongan, 8.5.2017, 2003–2005.