Publikasi

Kata Kunci   :Implementasi Sistem dan Prosedur, Klaim, JKK, SIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh, beserta
keluarganya, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan melalui
jaminan sosial ketenagakerjaan. Lalu pada Pasal 15 Ayat (1) Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial mengatur bahwa pemberi kerja memiliki kewajiban untuk secara
bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS, sesuai
dengan program jaminan sosial yang diikuti (Nurcahyo, 2021).
BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga pemerintah yang bertugas
menyelenggarakan perlindungan sosial bagi tenaga kerja atas berbagai
risiko yang mungkin terjadi selama masa kerja. BPJS Ketenagakerjaan,
yang sebelumnya dikenal dengan nama Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek) memiliki dasar hukum pelaksanaan melalui Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992, perubahan tersebut dilaksanakan sejalan dengan
meningkatnya kebutuhan akan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi
pekerja. Pada saat ini BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima jenis
program jaminan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program-program tersebut bertujuan
untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial dan
ekonomi yang mungkin dialami oleh pekerja, baik selama masa aktif kerja
maupun setelah memasuki masa pensiunan (Gurusinga et al., 2023).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan
sosial tenaga kerja, Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi
berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena
hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan
berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui
jalan yang biasa atau wajar dilalui (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) adalah sebuah program pemerintah yang
memberikan perlindungan bagi pekerja melalui bantuan berupa uang tunai
dan/atau layanan kesehatan. Program ini meliputi penanganan terhadap
risiko kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, yang
mencakup layanan perawatan medis, pemberian santunan, serta tunjangan
bagi pekerja yang mengalami cacat (Collins et al., 2021). Dalam prosedur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), pihak
rumah sakit yang mengajukan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai
penjamin atas seluruh atau sebagian biaya pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada peserta. Sebelum dilakukan pembayaran, tagihan atas
klaim tersebut dicatat oleh rumah sakit hingga BPJS Ketenagakerjaan
melakukan proses pelunasan. Setelah pihak rumah sakit menyelesaikan dan
melengkapi prosedur klaim, pihak BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan
verifikasi terhadap seluruh transaksi pencairan klaim yang diterima dan
memeriksanya dengan nilai klaim yang diajukan. Selanjutnya, tagihan atau
dokumen pendukung seperti kwitansi dan invoice diterbitkan untuk
kemudian diverifikasi. Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan sesuai,
maka proses akan dilanjutkan ke bagian keuangan untuk penyelesaian
administrasi. Prosedur klaim JKK ini, sejak pengajuan hingga pencairan,
umumnya dilaksanakan dalam waktu maksimal lima hari kerja.