Publikasi

Detail Record

Kembali Ke sebelumnya

ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK, TERHADAP PENERIMAAN PPN DI KPP PRATAMA TEGAL

Pengarang : Wentianah, Muhammad Fithrayudi Triatmaja

Kata Kunci   :ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK, TERHADAP PENERIMAAN PPN DI KPP PRATAMA TEGAL

-

Referensi

Pemerintah, R. (2023). PMK RI Nomor 80 Tahun 2023 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Pasal 17 Ayat 2.

Ginarti, I., Yunita, E. A., Raharjo, T. B., & Sujarwo, M. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer, 3(2), 72–86. http://jabko.upstegal.ac.id/index.php/JABKO

Bank Indonesia (BI). (2023). Konsumen RI Makin Optimis. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/research/20230613163953-128-445551/konsumen-ri-makin-optimis-malaysia-dan-india-lewat-jauh

International Institute for Management Development (IMD). (2024). Daya Saing Digital Indonesia Tahun 2023 Rangking 45 Dunia, Naik 11 Peringkat. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/ekonomi/646578/daya-saing-digital-indonesia-tahun-2023-rangking-45-dunia-naik-11-peringkat

Media Indonesia. (2024). Daya Saing Digital Indonesia Tahun 2023 Rangking 45 Dunia, Naik 11 Peringkat. Media Indonesia.

Pemerintah, R. (2023). Pasal 7 Ayat 3 UU RI Nomor 7 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menteri Keuangan RI. (2024). PMK RI Nomor 7 Tahun 2024 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susunan Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Menteri Keuangan RI. (2023). PMK RI Nomor 80 Tahun 2023 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Menteri Keuangan RI. (2017). PMK RI Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan NPWP Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pemerintah, R. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Pasal 10 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menteri Keuangan RI. (2022). PMK NOMOR 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. Serina IV Untar, 28, 523–534.

Direktur Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2022 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 TENTANG FAKTUR PAJAK.

Direktur Jenderal Pajak. (2019). Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor SE - 03/PJ/2019 Tentang Ptunjuk Teknis Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemerintahan.

Direktur Jenderal Pajak. (2019). Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor PER- 02/PJ/2019 Pasal 03 Tentang Tata Cara Penyampaian,Penerimaan,dan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(Pasal 2 ayat 1a UU RI Tahun 2021).

Direktur Jenderal Pajak. (2019). Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor PER- 02/PJ/2019 Pasal 22 Tentang Tata Cara Penyampaian,Penerimaan,dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Direktur Jenderal Pajak. (2020). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-27/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, Dan PEengukuhan Pengusaha Kea Pajak.

KPP Pratama Tegal. (2023). Naskah Monografi Fiskal KPP Pratama Tegal.

Menteri Keuangan RI. (2006). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pajak. (1989). Keputusan Dirjen Pajak Nomor 276/KMK/01/1989 dan Perubahannya Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Srinadi, N. O. D. (2023). Wujudkan Masyarakat Taat Pajak Melalui Digitalisasi Perpajakan. Pajakku.

Negara Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dasar 1945.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Direktorat Jenderal pajak. (2023). Tata Cara Pemindahbukuan. Pajak.Id. pajak.id

Menteri Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana dibidang perpajakan.

Sri Wahono. (2021). Peranan Data Warehouse, Software Dan Brainware Terhadap Pengambilan Keputusan (Literature Review Executive Support Sistem for Business). Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 3(2), 225–239. https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i2.781

Menteri Keuangan RI. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK/2022 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP,Pengukuhan PKP,serta pemotongan dan atau Pemungutan,Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah.

Pemerintah RI. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Pasal 2 ayat 1a Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pemerintah, R. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 2 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Adam Smith. (1790). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(Pasal 2 ayat 1a UU RI TaPemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Per.

Hardini Ariningrum .S.E.M.A.k & Fatriola Yoda. (2022). Dasar-Dasar Perpajakan.

Menteri Keuangan RI. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022.

Pemerintah RI. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi Delapan).

Susila Adiyanta, F. C. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. Online Administrative Law & Governance Journal, 2(1), 2621–2781. https://katadata.co.id/berita/2019/05/23/menko-darmin-semua-menderita-akibat-perang-dagang