Detail Record

Kembali Ke sebelumnya

SISTEM PENERIMAAN RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN

Pengarang : Bela Desiana, Yohani

Kata Kunci   :

Setiap negara mempunyai sistem pemerintahannya masing-masing. Sistem pemerintahan terdiri dari banyak komponen yang berbeda-beda, yang masing-masing komponen berbeda-beda menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi pengaturan yang lengkap. Secara umum sistem pemerintahan suatu negara memiliki sistem yang terdefinisi dengan baik dan tujuan utamanya adalah untuk melindungi stabilitas negara yang bersangkutan.Stabilitas suatu negara dapat dinilai dari ekonomi, politik, situasi pertahanan dll. Orang Indonesia suka negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial juga berlaku menstabilkan negara adalah tujuan utama. Penyelenggara pemerintahan Indonesia sendiri terbagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan lokalBadan Pertukaran Penolong dan UKM Kota Pekalongan merupakan salah satu organisasi provinsi yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertukaran, koperasi, dan UKM dengan memperhatikan standar kemandirian wilayah dan kewajiban bantuan. Tugas pokok dan unsur-unsur kawasan membantu dan UKM diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Desain Tata Wilayah Kota Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Perancangan Kewenangan, Kewajiban dan cara kerja serta sistem kerja Agreeable Exchange dan Little and Medium Ventures Administration. Dalam melaksanakan kewajibannya, Dinas Pemanfaatan dan Pertukaran UKM Kota Pekalongan harus memperhatikan standar kemandirian dan kewajiban bantuan daerah. penerimaan retribusi Kota Pekalongan dalam setahun mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut dibuktikan pada bulan Maret, April, Juni, dan Agustus mengalami kenaikan penerimaan retribusi sedangkan penurunan terjadi pada bulan Februari, Mei, Juli, September, Oktober, November dan Desember.Penerimaan retribusi di Kota Pekalongan mengalami kenaikan drastis pada bulan April dikarenakan pedagang kaki lima yang bulan sebelumnya belum membayar retribusi, melakukan pelunasan pembayaran pada bulan April sehingga pendapatan bulan april mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan penerimaan retribusi di kota Pekalongan mengalami penurunan secara drastis pada bulan Mei dikarenakan pada bulan tersebut terdapat kendala cuaca yang menyebabkan pendapatan pedagang menurun dan kurangnya kesadaran pedagang terkait wajib bayar retribusiBerdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa sebagai berikut : 1. Pengerjaan seleksi permintaan pedagang kaki lima dilakukan oleh Dinas Pertukaran UKM dan Perjanjian Kota Pekalongan. Mendapat permintaan secara konsisten, broker dikenakan biaya pembersihan, sewa ruang dan keamanan. Karena mereka telah memanfaatkan jabatan yang diberikan oleh otoritas publik. Pengumpulan permintaan dari pedagang kaki lima dimulai dari petugas pengumpul yang ada di setiap daerah, kemudian pengelola pedagang kaki lima menyimpannya langsung ke Dinas Pertukaran UKM dan Bermanfaat Kota Pekalongan secara rutin dan berkala. 2. Sistem pengumpulan permintaan dari pedagang kaki lima mempunyai beberapa kendala dalam pelaksanaan pengumpulan permintaan dari pedagang kaki lima, yaitu belum adanya pemahaman akan kebutuhan permintaan dari para calo serta faktor kondisi cuaca yang menjadi salah satu penghambat karena kondisi cuaca badai yang terus-menerus menyebabkan banjir sehingga para pedagang kaki lima tidak bisa melakukan penawaran terbaik, selain itu petugas juga kesulitan untuk berkumpul. 52 3. Upaya yang dilakukan Dinas Pendayagunaan dan Pertukaran UKM Kota Pekalongan untuk mengatasi hambatan antara lain dengan meningkatkan sosialisasi wajib pembalasan melalui upaya terhadap pedagang kaki lima dan menerapkan strategi yang memikat kepada para calo. 4. Upaya Dinas Penukaran UKM dan Perjanjian Kota Pekalongan untuk mengatasi faktor cuaca, khususnya dengan melakukan e-revenge bagi para calo dalam melakukan cicilan cicilan dan Dinas Penukaran UKM dan UMKM Kota Pekalongan untuk menetapkan tahapan sasaran sehubungan dengan pengurangan bea masuk bermacam-macam kwitansi di musim berangin kencang. Berbeda dengan hari-hari biasa. 5.2 Saran 1. Petugas dinas memberikan pendidikan dan latihan (Diklat) para pedagang kaki lima terkait pembayaran retribusi menggunakan sistem yang dapat mempermudah dalam melakukan pembayaran. Dalam hal pembayaran ini bisa dilakukan secara seminggu ini sehingga untuk mengantisipasi jika terjadi bencana banjir petugas tidak perlu melakukan pemungutan secara manual. 2. Memberikan persetujuan yang tegas kepada pembayar pembalasan yang tidak memenuhi komitmennya dalam kerangka berpikir sebagai otorisasi yang berwenang (denda). 3. Meningkatkan latihan bermacam-macam permintaan dari pembayar permintaan yang belum memenuhi komitmennya

Referensi

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, T. D. (2010). Pengaruh karakteristik dewan komisaris independen terhadap manajemen laba (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Arifiyanto, M., & Kholidah, N. (2021). Analisis pengaruh pengetahuan produk, persepsi manfaat dan promosi terhadap minat penggunaan uang elektronik berbasis server. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 7(3).

Azzahra, M., Yohani, Y., & Fatah, K. (2023). ANALISIS DAMPAK SEBELUM DAN DI SAAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP HARGA SAHAM DAN LABA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo, 9(1), 1-14.

Bapenda DKI Jakarta. (2023). Retribusi Daerah. From https://bprd.jakarta.go.id/artikel/ayo-mengenal-retribusi-daerah#:~:text=Menurut%20Undang%20%2D%20Undang%20No.%2028,untuk%20kepentingan%20pribadi%20atau%20badan.

Davis, G. B. (1984). Sistem Informasi Manajemen. Jurnal Manajemen Informatika.

DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan. (n.d.). From https://dindagkop.pekalongankota.go.id/

Gurdino, K. (2008). Pengantar Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Teknologi. Media Infotama.

Hakim, M. R., & Kholidah, N. (2020). Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan Umkm Industri Kreatif Kerajinan Batik. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 18(2).

Hakim, M. R., Kholidah, N., & Arifiyanto, M. (2022). Factors Affecting Muzakki's Decision In Choosing to Pay Zakat At Amil Zakat Institution. Robust: Research of Business and Economics Studies, 1(2), 57-73.

Kholidah, N., Hakim, M. R., & Purwanto, E. (2019). Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah Dengan Metode Sharpe, Treynor, Jensen, M², dan TT. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 1(2), 29-40.

Kholidah, N., & Salma, A. N. (2019). Filantropi kreatif: Pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat produktif pada program 1000 UMKM LAZISMU Kabupaten Pekalongan. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 14(2), 93-101.

Kholidah, N., & Hakim, M. R. (2021). Analysis of zakat empowerment in the era of pandemy COVID-19 towards impossible material and spiritual aspects Mustahik. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3), 1653-1662.

Lutfiani, H. (2021). The Moderating Role of Information Technology in The Performance of Baitut Tamwil Muhammadiyah in Central Java Indonesia. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 5(2), 104-113.

Lutfiani, A. P., & Hidayah, R. (2022). ESG Performance and Ownership Structure on Cost of Capital and Research & Development Investment. Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 21(1), 25-42.

Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi. Riset Akuntansi Politala.

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021. (2021). In Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (p. 12). Pekalongan

Simatupang, F. R. (2020, Agustus 20). Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Retribusi Tera/Tera Ulang Pada Dinas Perdagangan Kota Medan.

Wardani, R. k. (2010, Juli). Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dibandingkan Dengan Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

 Kurniawan, P. dan A. P. (2004). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Banyumedia.

Mardiasmo. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Andi.

P. Siahaan, M. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grapindo Persada.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan. (2021). Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021 (Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah).

Risgiyanti, R., & Hidayah, R. (2020). The role of workplace spirituality in reducing the negative impact of organizational cynicism on job performance. Jurnal Aplikasi Manajemen, 18(4), 692-703.

Riswan, R., & Suyono, E. (2016). Corporate diversification: Destroying or increasing firm value? Empirical evidence from Indonesia. Corporate Ownership & Control. 14 (4).

Riswan, R., Suyono, E., & Mafudi, M. (2017). Revitalization model for village unit cooperative in Indonesia.

Rosanti, C. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pada KJKS BTM Se Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(1), 8-13.

Rosanti, C. (2021). Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19 Setelah Pemberlakuan New Normal. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 393-402.

Saebani, S., Purwanto, T., & Wirawan, B. (2020). Batik Sebagai Media Dakwah pada Asosiasi Aksi Muda Bina Griya Kota Pekalongan. Jurnal Abdimas PHB: Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming, 3(1), 1-8.

Sandy, F. B. (2019). Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif, dan Bedanya dari Pajak Daerah. Online Pajak. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah

Susanti, L., & Triatmaja, M. F. (2023). Pengaruh Religiusitas Dan Green Consciousness Terhadap Keputusan Pembelian Sabun Cuci Green Wash. Media Ekonomi, 23(1), 1-12.

Suryandari, K. K., & Setyari, N. P. W. (2020). Determinants of interest in using electronic money in Indonesia: evidence from Denpasar, Bali. Journal of Socioeconomics and Development, 3(2), 126-133.

Suyono, E., Farooque, O. A., & Riswan, R. (2016). Toward a model of traditional retailers and sellers empowerment in improving competitiveness against modern markets in Banyumas region, Indonesia. DLSU Business and Economics Review, 25(2), 147-165.

Suyono, E., Yarram, S. R., & Riswan, R. (2017). Capital structure, corporate performance, and life cycle: Evidence from Indonesia. Corporate Ownership & Control.

Suyono, E., Rusmana, O., & Riswan, R. (2019, April). Integrated Information System to Revitalize The Cooperatives in Banyumas. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 255, No. 1, p. 012046). IOP Publishing.

Suyono, E., Rusmana, O., & Riswan, R. (2019). The revitalization model through the implementation of accounting information system for village unit cooperative in Banyumas region, Indonesia. Media Ekonomi dan Manajemen, 34(1).

Undang-Undang Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 5 dan 6 (Tentang Pembagian Hasil Retribusi Daerah).

Usamah, U. (2022). THE MODERATION ROLE OF GENDER ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH IN INDONESIA. Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam, 8(1).