Publikasi
Karya Ilmiah MahasiswaPencarian Spesifik
Kunjungan
Penyaluran Dana Desa telah menjadi salah satu inisiatif penting dari pemerintah Indonesia sejak tahun 2015, dengan tujuan untuk mempercepat proses pembangunan dan memberdayakan masyarakat di tingkat desa. Program ini mengalokasikan dana mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya secara langsung ke rekening desa, sehingga memberikan kesempatan bagi desa untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan secara mandiri. Namun, besarnya dana yang dialokasikan ini juga menimbulkan tantangan besar terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana tersebut. Tahapan penyaluran yang sebelumnya melibatkan banyak langkah manual rentan terhadap keterlambatan, kesalahan administrasi, serta potensi penyalahgunaan dana.
Berdasarkan (Ditjen Perbendaharaan, n.d.)Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan bidang keuangan negara. KPPN Pekalongan sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan negara di wilayah kota pekalongan, kabupaten pekalongan dan kabupaten batang. Berikut adalah beberapa daftar desa-desa di wilayah kerja KPPN Pekalongan, yaitu Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang
2004, Undang-undang nomor 33 tahun. n.d. “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kauangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.” Metallurgical and Materials Transactions A 30 (8): 2221.
2008, Peraturan pemerintah nomor 7 tahun. n.d. “Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantu.” Revista de Trabajo Social 11 (75): 23–26. http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf%0Ahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554.
2008, Undang-undang nomor 28 tahun. n.d. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.” ????????? ??????? 19 (19): 19.
Ditjen Perbendaharaan, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 169/ PMK.01/2012. n.d. “Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan.” Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan, no. 1094: 1–25.
“ merata.html.
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK. 07/, Daniel. 2017. “DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations.” ACM International Conference Proceeding Series 18-April-2 (1): 45–54. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088.
Peraturan menteri keuangan nomor 115/pmk.06/. 2006. “Menteri Keuangan Republik Indonesia” 2004.
Peraturan mentri keuangan nomor 91/pmk.05/. n.d. “Peraturan Menteri Keuangan.” 2007, 1–6. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/06ef74b0-c127-4f42-8785-6b34384841ec/2024pmkeuangan097.pdf.
Peraturan pemerintah keuangan nomor 13/pmk.06/. 2005. “Menteri Keuangan Republik Indonesia” 2004: 2003–6.
Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2000. n.d. “Peratutan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36.
Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. n.d. “Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.” LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG?: 6 HLM, no. September: 1–2.
Peraturan pemerintah nomor 39 tahun. 2007. “No Title????????.” ??????? ??12? (235): 245. http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf.
Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2005. n.d. “Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia.” Demographic Research, 4–7. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001.
Peraturan pemerintah nomor 55 tahun. 2005. “PP No 55 Tahun Tentang Dana Perimbangan.” 09 Desember, LN. 2005 No. 137, TLN No. 4575 LL SETNEG?: 32 HLM. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005%0Ahttps://peraturan.bpk.go.id/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005.
PMK nomor 46/pmk.02/, Tambahan, Negara Republik, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Tambahan Lembaran, Negara Republik, and Tambahan Lembaran Negara. 2006. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 / Pmk.02 / 2006 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah,” 1–4. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/tata-cara-penyampaian-informasi-keuangan-daerah/PMK-305-352-PMK_46_2006.pdf.
Robopdf, Buy. 1977. “Departemen Keuangan Republik Indonesia,” 13230.
Undang-undang nomor 1 tahun 2004. n.d. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1.” Jurnal Media Hukum 1964 (1): 1–122.
Undang-undang nomor 17 tahun 2003. n.d. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003” 4: 147–73.
UU NO 32 tahun, Sema. 2004. “No1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.” Metallurgical and Materials Transactions A 30 (8): 2221.
| Properti | Nilai Properti |
|---|---|
| Organisasi | Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan |
| umpp.pekalongan@yahoo.com | |
| Alamat | Jl. Raya Pekajangan No. 1A Kedungwuni Pekalongan |
| Telepon | (0285) 7832294 |
| Tahun | 2025 |
| Kota | Pekalongan |
| Provinsi | Jawa Tengah |
| Negara | Indonesia |