Detail Record

Kembali Ke sebelumnya

OPINI AUDIT BPK-RI DAN SUBSTANSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA/KABUPATEN PROVINSI SE-PAPUA (Studi Kasus Tahun 2020-2021)

Pengarang : Tsania Elsa Riska, Yohani, Muhammad Fithrayudi Triatma

Kata Kunci   :Opini Audit, Rasio Keuangan Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Provinisi Papua dan Papua Barat diberlakukannya otonomi khusus diharapkan dapat
mengatur dan mengurus sendiri dalam kerangka NKRI, namun terdapat masalah tata aliran kerja
birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan dana Otsus. Sehingga, dana Otsus masih belum
dirasakan oleh masyarakat lokal Papua dan Papua Barat. Hal tersebut disebabkan adanya ASN
yang belum maksimal dalam peningkatan tata kelola keuangan, sehingga berdampak juga
terhadap perolehan opini audit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kinerja
keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, rasio efisiensi, rasio
efektivitas, rasio belanja operasi, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan antara Pemerintah
Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang memperoleh opini WTP
dan WDP tahun 2020-2021. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kuantitatif
berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi
pustaka. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh LKPD Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2020-2021. Pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling sehingga terdapat 81 LKPD yang dijadikan sampel
penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis mann-whitney dengan program SPSS 16.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara signifikan terdapat perbedaan kinerja
kemandirian, derajat desentralisasi dan efektivitas, sedangkan variabel efisiensi, belanja operasi,
belanja modal dan pertumbuhan tidak terdapat perbedaan pada Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang memperoleh opini
WTP dan WDP tahun anggaran 2020-2021. Pemerintah hendaknya dapat mengelola keuangan
dengan sesuai agar tujuan untuk mensejahterakan rakyat dapat terealisasikan.

Referensi

DAFTAR PUSTAKA

Argawati, U. (2021, December 13). "DPR: UU Otsus Papua Berikan Kewenangan Lebih Luas Bagi Rakyat Papua". Diambil kembali dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17857&menu=2

Arifah, P. H., Hidayat, N., & Arifin, S. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Penerima Otonomi Khusus Pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2017-2021. Journal of Management Studies, 17(1), 9-28.

Databoks. (2022). Lebih dari Sepertiga Penduduk Perdesaan Papua Hidup Miskin Pada September 2021. Diambil kembali dari databoks: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/18/lebih-dari-sepertigapenduduk-perdesaan-papua-hidup-miskin-pada-september-2021

Dr. Rahyunir Rauf, M. (2016). Pandangan Umum Terhadap Konsep Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah . Siasat, 60-68.

Elisabeth Lanny Marrit, H. W. (2018). Wacana "Papua Tanah Damai" Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua. Jurnal Ilmu Sosial, 16(1), 41-46.

Faridatussalam, S. R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah. Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 22(2), 71-76.

Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Ebbank, 8(1), 33-48.

Gunarwanto. (2017, June 22). Opini WTP dan Korupsi. Diambil kembali dari https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-dan-korupsi

Gutomo, K. (n.d.). Berburu Opini WTP. Diambil kembali dari BPKP Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan: https://www.bpkp.go.id/

Hasmayati, T, V. Y., Hasanah, S., & Suyadi. (2022). Analisa Perbandingan Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018. Jurnal Ilmiah Hospitality, 11(2), 1011-1018.

Heriningsih , S. (2014). Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor. University Research Colloquium, 86-95.

Humas , d. K. (2022, October 07). Tindak Lanjut Pemda dan BUMD Tentukan Efektivitas Hasil Pemeriksaan BPK. Diambil kembali dari BPK RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia: https://www.bpk.go.id/news/tindak-lanjut-pemda-dan-bumd-tentukan-efektivitas-hasil-pemeriksaan-bpk

Irawan, H. (2021). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, 6(01), 29-38.

Jigibalom, A. (2023, Mei 14). Pembangunan Papua Memprioritaskan Peningkatan Kapasitas SDM. Diambil kembali dari LSISI.ID: https://lsisi.id/pembangunan-papua-memprioritaskan-peningkatan-kapasitas-sdm/

Junaedi, A., & Suswanta, S. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta, 7(2), 1-17.

Lolupalan, J. E. (2018). Jati Diri Orang Asli Papua Dalam Pusaran Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 15(1), 37-49.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jurnal and Proceeding.feb.UNSOED, 3(1).

Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 25-35.

Nurmasari, & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. Penelitian Administrasi Publik, 5(2), 1180-1192.

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 “Kinerja adalah keluaran/hasil dari program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

PP Nomor 58 pasal 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: Rajawali Press.

Riswan, R., Suyono, E., & Mafudi, M. (2017). Revitalization model for village unit cooperative in Indonesia.

Salam, H. (2022, December 19). Otonomi Khusus Papua Belum Memberi Manfaat. Diambil kembali dari Kompas.id: https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/12/19/otonomi-khusus-papua-masih-belum-memberi-manfaat

Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, 408-425.

Suandani, K. P., & Astawa, I. P. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha, 12(03), 728-739.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.

Suharyo. (2018). Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum (Special Autonomy in Aceh and Papua in the Middle of Corruption Phenomenon, A Law Enforcement Strategy. Penelitian Hukum DE JURE, 305-318.

Susanti, E., Raharjo, K., & Oemar, A. (2017). Analisis Rasio Laporan Keuangan LKPD (Anggaran Pendapatan Daerah) Sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. Ekonomi-Akuntansi, 3(3), 1-16.

Suyono, E., Rusmana, O., & Riswan, R. (2019). The revitalization model through the implementation of accounting information system for village unit cooperative in Banyumas region, Indonesia. Media Ekonomi dan Manajemen, 34(1).

Suyono, E., Rusmana, O., & Riswan, R. (2019, April). Integrated Information System to Revitalize The Cooperatives in Banyumas. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 255, No. 1, p. 012046). IOP Publishing.

Taufik. (2017, February). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Sumatera. Jurnal Ilmiah Gema Ekonomi, 7(1), 993-1012.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Opini Audit.

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 11 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Widodo. (2001). Analisa Rasio Keuangan Pada LKPD Kabupaten Boyolali Manajemen Keuangan Daerah.

Wijayanto, N. (2020, September 16). John Wempi Wetipo: Dana Otsus Papua Dievaluasi Biar Nggak Bocor. Diambil kembali dari Sindonews: https://ekbis.sindonews.com/read/166662/34/john-wempi-wetipo-dana-otsus-papua-dievaluasi-biar-nggak-bocor-1600254561

Zulkarnain, & Andriansyah, R. (2018). Opini Audit BPK-RI dan Substansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat (Audit Opinion and the Financial Performances of the Local City/Regency Government in West Kalimantan Province). Cakrawala, 1(1), 58-74.