Publikasi

Detail Record

Kembali Ke sebelumnya

TINJAUAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 BAGI WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKALONGAN

Pengarang : Mohammad Ainul Falakh, Djauhar Edi Purnomo

Kata Kunci   :

-

Referensi

Hygi Prihastuti, A., Al Sukri, S., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business), 4(1), 56–65. https://mail.stpi-pajak.ac.id/jurnal/index.php/JPB/article/view/76

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2022). Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) A & B Edisi 2022.

Indonesia, P. P. (2022). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Pemerintah Pusat, 160030, 1–69. https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022

Indriani, P., Andayani, E., & Suryana, A. (2024). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Tanjung Priok Periode 2020-2022. 11(1), 33–39.

Insani, S. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ( Studi Kasus Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia ).

Isroah. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Andi, 184–185.

Kadin Indonesia. (n.d.). UMKM Indonesia. Kadin.Id. https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/

Kementerian Keuangan RI. (2023a). Kinerja Positif APBN Tahun 2022 Menjadi Modal Kuat Indonesia Dalam Merespon Tantangan Global di Tahun 2023. Djkn.Kemenkeu.Go.Id. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15833/Kinerja-Positif-APBN-Tahun-2022-Menjadi-Modal-Kuat-Indonesia-Dalam-Merespon-Tantangan-Global-di-Tahun-2023.html

Kementerian Keuangan RI. (2023b). Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Djpb.Kemenkeu.Go.Id. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html

KPP Pratama Pekalongan. (2023a). Data Penerimaan PPh Final atas UMKM di KPP Pratama Pekalongan.

KPP Pratama Pekalongan. (2023b). Data Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekalongan.

Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS), 4(1), 98–112. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531

Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan Edisi 3. Granit 2005.

PMK-184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas PMK No.210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 1 (2020).

Sibarani, Y. A. R., & Rosid, A. (2024). Evaluasi Penerapan Batasan Omset Tertentu Tidak Dikenakan PPh Final (Studi Kasus KPP Pasar Rebo). Owner, 8(2), 1314–1326. https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2089

Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPh FINAL PADA KPP PRATAMA MANADO. Going Concern?: Jurnal Riset Akuntansi, 14(4), 362–370. https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26289.2019

Suryani, W., Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh Pengalihan Pp 46 2013 Menjadi Pp 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Di Kpp Pratama Pasuruan. E-Jra, 8(02), 32–41. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/2371

Undang-Undang Perpajakan RI, K. P. D. J. P. (2023). Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. In Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 60 (2007).