Publikasi

Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan. (2024). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024. Pemkot Pekalongan.

Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan. (2025). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025. Pemkot Pekalongan.

Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan. (2026). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026. Pemkot Pekalongan.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2025). Kota Pekalongan Dalam Angka 2025. BPS Kota Pekalongan.

Chairunnufus, C., dkk. (2024). Determinasi penyerapan anggaran: Peran belanja modal dan SiLPA pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Journal of Finance and Accounting Studies, 8(1), 34–48. https://doi.org/10.33752/jfas.v8i1.11356

Halim, A., & Kusufi, S. (2020a). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi (Edisi 3). Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, S. (2020b). Analisis pola penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 15(2), 45–58.

Ibrahim, I., & Hartati, S. H. (2022). Optimalisasi pengelolaan kas daerah (cash management) dalam rangka mendukung penerimaan daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 14(1), 112–126. https://doi.org/10.55049/jeb.v14i1.186

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kathryn, K., & Rohendi, A. (2019). Pengaruh penerapan e-procurement terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan implikasinya terhadap penyerapan anggaran belanja modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, 10(1), 55–69. https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1419

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Kemendagri RI.

Kusnadi, K., Dewata, E., & Satriawan, D. (2025). Determinasi penyerapan anggaran belanja modal perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 12(1), 77–90. https://doi.org/10.5281/zenodo.17264990

Kusuma, R., & Anwar, M. (2024). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Jurnal Kaji Ekonomi Kuantitatif, 2(2), 101–114. https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art14

Mahmudi. (2019). Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Erlangga.

Mardiasmo. (2021a). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Andi Offset.

Mardiasmo. (2021b). Efektivitas manajemen kas dan implikasi cash shortfall pada sektor publik. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Publik, 8(1), 12–25.

Muafiq, A., & Chariri, A. (2021). Desentralisasi fiskal, efektivitas penyerapan anggaran, belanja modal, level maturitas sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 10(4), 145–158. https://doi.org/10.14710/dja.v10i4.31940

Nordiawan, D., & Herali, A. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2). Salemba Empat.

Nurlaily, N., dkk. (2023). Ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat di Kabupaten Jember. Jurnal Remittance, 7(1), 23–37. https://doi.org/10.56486/remittance.vol7no1.1273

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran). Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4.

Sawitri, D. (2022). Analisis rendahnya penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Jurnal Kebijakan Ekonomi Publik, 9(1), 40–53. https://journal.uny.ac.id/index.php/jkep/article/view/45120

Sinaga, R. (2021). Analisis rendahnya penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 5(2), 88–102. https://jurnal.kemenkeu.go.id/jmkp/article/view/361

Siregar, B., Rahayu, S., & Pratama, A. (2023). Analisis volatilitas pendapatan daerah dan ketergantungan fiskal. Jurnal Tata Kelola & Akuntansi Keuangan Daerah, 10(1), 89–104.

Yuhertiana, I. (2019). Fenomena backloading spending pada pelaksanaan anggaran pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(2), 271–288.